Dari Senayan ke Istana Bogor, MPR Tetapkan Paripurna Wapres 2 Desember

- Penulis Berita

Senin, 16 November 2026 - 11:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta dan Bogor menjadi pusat proses pengisian kursi Wakil Presiden pada Jumat (13/11/2026). Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan paripurna MPR 2 Desember 2026 di Senayan, lalu Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Bogor pada malam harinya.

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan keputusan paripurna itu seusai rapat gabungan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. “Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026,” kata Muzani.

Paripurna MPR 2 Desember di Senayan

Paripurna MPR 2 Desember akan menjalankan tiga agenda sekaligus dalam satu hari. Kemudian, MPR memilih satu dari dua nama calon yang Presiden ajukan, lalu melantik dan mengesahkan Wakil Presiden terpilih.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keputusan ini menggantikan target pelantikan 16 November yang Muzani sampaikan sehari sebelumnya. Dengan demikian, rapat gabungan menetapkan jadwal baru yang mengikat seluruh tahapan sampai pelantikan.

Tanggal 2 Desember jatuh 20 hari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Selain itu, jadwal itu masih jauh di dalam batas 60 hari yang MPR miliki sejak kekosongan jabatan. Sementara itu, Muzani menghitung batas 60 hari itu jatuh pada 10 Januari 2027.

Surat MPR ke Presiden Sudah Terkirim

Selanjutnya, rapat gabungan juga memutuskan pimpinan MPR mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama. Dengan demikian, surat itu meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya.

Kemudian, Muzani menyerahkan surat tersebut langsung kepada Prabowo di Istana Bogor pada Jumat malam. “Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” ujar Muzani.

Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat itu diterima untuk mengajukan dua nama. Namun aturan tata tertib MPR menekan jadwal lebih ketat. Oleh karena itu, presiden harus mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Dengan paripurna pada 2 Desember, hitungan itu jatuh pada Rabu, 18 November 2026. Dengan demikian, tanggal 18 November ini merupakan hitungan dari aturan, bukan pengumuman resmi MPR.

Istana Bogor: Prabowo Beri Parpol Sepekan

Pada Jumat sore, Presiden Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi di Istana Bogor. Selanjutnya, pertemuan mulai pukul 16.00 WIB dan membahas pengisian kursi Wakil Presiden yang kosong.

Baca Juga :  Tips Aman dan Nyaman Beraktivitas di Musim Hujan

Sejumlah ketua umum hadir dalam pertemuan itu. Mereka antara lain Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Demokrat, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, Bahlil Lahadalia dari Golkar, Al Muzzammil Yusuf dari PKS, dan Surya Paloh dari NasDem. Selain itu, Ketua MPR Ahmad Muzani juga hadir.

Hasil pertemuan itu terungkap dari keterangan Zulkifli Hasan seusai pertemuan. Selanjutnya, Prabowo memberi partai koalisi waktu satu pekan untuk menyiapkan usulan nama calon Wakil Presiden. “Dengan ketua-ketua partai, kita tadi diminta dalam satu minggu menyiapkan nanti,” kata Zulhas.

Sementara itu, Zulhas menegaskan PAN tidak akan mengajukan kadernya sendiri. “Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau, Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju,” ujar Zulhas.

AHY menyatakan Demokrat juga tidak mengajukan nama kepada Presiden. Di sisi lain, Zulhas membantah kabar Prabowo akan mengumumkan dua nama pada Jumat malam. Kemudian, Prabowo bertolak ke Palu pada Sabtu (14/11/2026) untuk menghadiri Tanwir Muhammadiyah, lalu melanjutkan perjalanan ke Manila untuk Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Selanjutnya, para ketua umum partai akan kembali diundang sekitar sepekan lagi untuk membahas hasil diskusi internal masing-masing partai.

Delapan Nama Potensial Versi Golkar

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan nama potensial pada Jumat (13/11/2026). Selanjutnya, delapan nama itu berasal dari enam partai. “Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan,” kata Doli.

Dari PDIP, Doli menyebut Ketua DPR Puan Maharani. Selanjutnya, dari Golkar, Doli menyebut Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Selain itu, dari Gerindra, Doli menyebut Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Sementara itu, dari PKB, Doli menyebut Muhaimin Iskandar. Kemudian, dari PAN, Doli menyebut Zulkifli Hasan. Akhirnya, dari Demokrat, Doli menyebut AHY.

Doli menegaskan daftar itu hanya bahan pertimbangan, bukan usulan resmi. Selain itu, Golkar menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden. Sampai Sabtu pagi, belum ada satu pun nama resmi yang Presiden umumkan.

Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc 36 Orang

Rapat gabungan membentuk dua tim yang masing-masing beranggotakan 36 orang. Selanjutnya, tim verifikasi memeriksa berkas dan persyaratan kedua calon yang Presiden ajukan. Di sisi lain, tim ini berjumlah 5 persen dari seluruh anggota MPR dan bekerja di bawah pimpinan MPR.

Baca Juga :  Bursa Cawapres Mengerucut ke Dasco dan Muzani, Tenggat 18 November

Selain itu, tim ad hoc menyiapkan draf ketetapan MPR untuk sidang paripurna. Tiga wakil ketua MPR mengetuai tim ini. Kemudian, anggota tim ad hoc berasal dari fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pengganti Gibran harus berasal dari partai atau koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Selanjutnya, Yusril mendasarkan pernyataan itu pada Undang-Undang MD3.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menegaskan kewenangan mengusulkan dua nama berada di tangan Presiden. “Kalau wakil presidennya kosong, itu nggak disebut siapa yang mengusulkan. Hanya presiden mengajukan dua nama,” kata Jimly. Selain itu, Jimly merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wakil Presiden baru nantinya menjabat hingga 2029. Karena itu, dua nama yang Presiden ajukan akan menentukan pendamping Presiden selama sisa masa jabatan 2024-2029.

Latar: Gibran Serahkan Surat Mundur

Proses ini bermula dari surat pengunduran diri Gibran. Selanjutnya, Gibran menyerahkan surat itu kepada Prabowo di Halim pada Rabu (11/11/2026), lalu kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).

Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB. Setelah pertemuan tertutup sekitar 20 menit di Gedung Nusantara III, Gibran keluar pukul 11.37. Kemudian, Muzani mengonfirmasi penerimaan surat itu. “Kami belum buka. Nanti akan kami buka ramai-ramai,” ujar Muzani.

Prabowo mengaku menerima surat Gibran dengan berat hati dan memuji sikap kenegarawanan Gibran. Selain itu, Gibran merilis video pada 12 November dan menyebut keputusannya sebagai keputusan pribadi yang tidak berkaitan dengan polemik ijazah.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan 9149/D.D1/KS/2019 saja. Dengan demikian, putusan itu tidak mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden. Selanjutnya, surat keterangan tersebut dicabut melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206/2026 tertanggal 11 November 2026. Kemudian, gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT dinyatakan gugur pada 12 November 2026.

Jakarta dan Bogor kini menanti langkah Presiden berikutnya. Oleh karena itu, dua nama calon ditunggu paling lambat 18 November agar tim verifikasi sempat bekerja sebelum paripurna MPR 2 Desember.

Sumber Berita : Antara, CNN Indonesia, Investor Daily

Berita Terkait

Bursa Cawapres Mengerucut ke Dasco dan Muzani, Tenggat 18 November
Polri: Ijazah Jokowi Sudah Diuji Puslabfor, Uji Ulang Tidak Diperlukan
Rapat Gabungan MPR di Senayan Tetapkan Paripurna Wapres 2 Desember
Sidang Roy Suryo Besok di PN Jakarta Timur: Jadwal, Tiga Saksi, dan Agenda Pemeriksaan
Gibran Temui Prabowo di Istana 2,5 Jam, Sampaikan Niat Mundur dari Wapres
Demo Hari Pahlawan di Jakarta: 9 Jalur Alternatif Hindari Macet di DPR, Monas, dan Tugu Tani
Serapan Gabah Bulog Tembus 4,4 Juta Ton, Stok Nasional Aman
Penyerangan Masjid Darul Ma’arif Pondok Kelapa: Tiga Jemaah Luka, Warga Diminta Tenang
Tag :

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 11:04 WIB

Dari Senayan ke Istana Bogor, MPR Tetapkan Paripurna Wapres 2 Desember

Senin, 16 November 2026 - 11:04 WIB

Bursa Cawapres Mengerucut ke Dasco dan Muzani, Tenggat 18 November

Jumat, 13 November 2026 - 16:58 WIB

Polri: Ijazah Jokowi Sudah Diuji Puslabfor, Uji Ulang Tidak Diperlukan

Jumat, 13 November 2026 - 16:57 WIB

Rapat Gabungan MPR di Senayan Tetapkan Paripurna Wapres 2 Desember

Rabu, 11 November 2026 - 11:13 WIB

Sidang Roy Suryo Besok di PN Jakarta Timur: Jadwal, Tiga Saksi, dan Agenda Pemeriksaan

Selasa, 10 November 2026 - 14:28 WIB

Demo Hari Pahlawan di Jakarta: 9 Jalur Alternatif Hindari Macet di DPR, Monas, dan Tugu Tani

Selasa, 10 November 2026 - 11:08 WIB

Serapan Gabah Bulog Tembus 4,4 Juta Ton, Stok Nasional Aman

Selasa, 10 November 2026 - 11:08 WIB

Penyerangan Masjid Darul Ma’arif Pondok Kelapa: Tiga Jemaah Luka, Warga Diminta Tenang

Berita Terbaru

Breaking News

Bursa Cawapres Mengerucut ke Dasco dan Muzani, Tenggat 18 November

Senin, 16 Nov 2026 - 11:04 WIB