Pemprov DKI Dikabarkan Akan Hapus PKB Progresif

- Penulis Berita

Senin, 28 April 2025 - 15:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap untuk menghilangkan sistem tarif progresif untuk pajak kendaraan bermotor.

Agus Fatoni, yang menjabat sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri, mengungkapkan bahwa kebijakan ini sedang dipertimbangkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki ketepatan data mengenai kepemilikan kendaraan.

“Penghapusan pajak progresif dipikirkan untuk meningkatkan ketertiban, pengelolaan yang lebih baik, serta penegakan hukum, agar hanya pemilik sah yang terdaftar sebagai pemilik kendaraan,” jelas Agus usai pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang dilaporkan pada hari Sabtu (26/4/2025).

Langkah ini pun bertujuan untuk mendorong ketaatan pemilik kendaraan dalam memenuhi kewajiban membayar PKB Progresif.

Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah menghilangkan biaya balik nama kendaraan bermotor atas pembelian kendaraan bekas sejalan dengan UU 1/2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Diharapkan pemilik kendaraan segera melakukan proses balik nama sesuai dengan yang tertera, jangan ditunda-tunda, karena sejumlah daerah telah menghapus BBNKB ini. Maka, biaya BBNKB dihapus tetapi pajaknya tetap harus dibayar sesuai kepemilikan,” ungkap Agus.

Baca Juga :  Kacau! Bukannya Ngebakso Atau Nonton Film, Sepasang Kekasih Ini Malah Berduaan Nyolong Helm Di Parkiran Slipi

Kedepannya, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan insentif hanya kepada para wajib pajak yang patuh pada kewajiban membayar PKB Progresif. Mereka yang tidak memenuhi kewajiban pajak tidak akan menerima insentif.

“DKI Jakarta akan memberikan insentif kepada wajib pajak yang taat membayar pajak, tetapi tidak akan memberikan insentif kepada yang tidak memenuhi kewajiban, ini adalah prinsip keadilan, insentif hanya akan diberikan kepada yang benar-benar patuh,” tandas Fatoni.

Berita Terkait

Dari Senayan ke Istana Bogor, MPR Tetapkan Paripurna Wapres 2 Desember
Bursa Cawapres Mengerucut ke Dasco dan Muzani, Tenggat 18 November
Polri: Ijazah Jokowi Sudah Diuji Puslabfor, Uji Ulang Tidak Diperlukan
Rapat Gabungan MPR di Senayan Tetapkan Paripurna Wapres 2 Desember
Sidang Roy Suryo Besok di PN Jakarta Timur: Jadwal, Tiga Saksi, dan Agenda Pemeriksaan
Gibran Temui Prabowo di Istana 2,5 Jam, Sampaikan Niat Mundur dari Wapres
Demo Hari Pahlawan di Jakarta: 9 Jalur Alternatif Hindari Macet di DPR, Monas, dan Tugu Tani
Serapan Gabah Bulog Tembus 4,4 Juta Ton, Stok Nasional Aman

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 11:04 WIB

Dari Senayan ke Istana Bogor, MPR Tetapkan Paripurna Wapres 2 Desember

Senin, 16 November 2026 - 11:04 WIB

Bursa Cawapres Mengerucut ke Dasco dan Muzani, Tenggat 18 November

Jumat, 13 November 2026 - 16:58 WIB

Polri: Ijazah Jokowi Sudah Diuji Puslabfor, Uji Ulang Tidak Diperlukan

Jumat, 13 November 2026 - 16:57 WIB

Rapat Gabungan MPR di Senayan Tetapkan Paripurna Wapres 2 Desember

Rabu, 11 November 2026 - 11:13 WIB

Sidang Roy Suryo Besok di PN Jakarta Timur: Jadwal, Tiga Saksi, dan Agenda Pemeriksaan

Selasa, 10 November 2026 - 14:28 WIB

Demo Hari Pahlawan di Jakarta: 9 Jalur Alternatif Hindari Macet di DPR, Monas, dan Tugu Tani

Selasa, 10 November 2026 - 11:08 WIB

Serapan Gabah Bulog Tembus 4,4 Juta Ton, Stok Nasional Aman

Selasa, 10 November 2026 - 11:08 WIB

Penyerangan Masjid Darul Ma’arif Pondok Kelapa: Tiga Jemaah Luka, Warga Diminta Tenang

Berita Terbaru

Breaking News

Bursa Cawapres Mengerucut ke Dasco dan Muzani, Tenggat 18 November

Senin, 16 Nov 2026 - 11:04 WIB