Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, menjadi prioritas nasional. Instruksi itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026), setelah Kepala BNPB melaporkan 513,89 hektare kawasan konservasi orangutan tersebut terbakar.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menjelaskan alasan kawasan itu diprioritaskan. Tanjung Puting merupakan pusat konservasi dan rehabilitasi orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus).
“Tanjung Puting atau sekitar taman nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ,” kata Dudung seusai rapat.
513,89 Hektare Terbakar di Habitat Orangutan
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan kebakaran seluas 513,89 hektare terjadi di kawasan Tanjung Puting yang masuk Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Data terbaru BNPB per 13 Oktober 2026 yang diumumkan dalam konferensi pers di Kemenko Polkam pada Rabu pagi, 14 Oktober 2026, mencatat total 663,61 hektare lahan di enam provinsi prioritas yang masih dalam proses pemadaman, naik dari 639,23 hektare pada data ratas 12 Oktober 2026. Rinciannya, Kalimantan Tengah 7,80 hektare lahan gambut ber-hotspot dengan perhatian khusus pada TN Tanjung Puting seluas 513,89 hektare; Sumatera Selatan 49,58 hektare; Kalimantan Selatan 10,20 hektare; Jambi 74,50 hektare; dan Kalimantan Barat 8,34 hektare. Sementara itu, pemadaman di Riau dinyatakan sudah tuntas dan tidak ada lagi titik api. Kalimantan Tengah tetap tercatat sebagai wilayah dengan luasan kebakaran terbesar. Personel gabungan yang dikerahkan mencapai 69.190 orang, naik 57,5 persen dari 43.931 personel pada pertengahan September 2026.
Asap Tebal Hambat Pemadaman Udara
Pemadaman saat ini lebih banyak mengandalkan operasi darat. Asap yang terlalu tebal membuat jarak pandang tidak aman bagi helikopter, meski armada udara tetap dikerahkan. Karakteristik lahan gambut dan sulitnya akses menuju titik api menambah kendala. Permohonan dukungan water bombing telah diajukan sejak September dan diperbarui pada 2 serta 9 Oktober 2026.
Asap lintas batas dari karhutla terpantau meluas hingga ke Singapura, Malaysia, dan wilayah selatan Filipina. Meski demikian, pemerintah menyatakan belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. “Belum. Masih mampu kita mengatasi,” kata Menko Polkam Dudung Abdurachman pada 12 Oktober 2026.
200 Pompa Air dan Penguatan Polisi Hutan
Prabowo menjanjikan 200 unit pompa air dan anggaran Rp2 miliar untuk membangun 200 titik bor air, masing-masing sekitar Rp10 juta, guna membantu pemadaman di kawasan rawa yang sulit dijangkau. Ia juga meminta penguatan polisi hutan hingga 70 ribu personel secara bertahap, dikoordinasikan dengan Kementerian PANRB dan Polri.
“Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian karena itu taman nasional,” ujar Prabowo saat memimpin rapat.
Untuk pencegahan, Prabowo memerintahkan langkah dimulai dari desa dengan melibatkan Masyarakat Peduli Api, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Karang Taruna. Ia juga meminta masukan akademisi dan pakar terkait persoalan asap, serta mengonsolidasikan kemampuan penerbangan TNI dan Polri untuk mendukung water bombing.
Pembaruan 14/10/2026: artikel ini diperbarui dengan data terbaru BNPB.
Sumber Berita : Informasi.com, ValidNews.id, Lingkar Kalteng, Samudra Fakta

















