DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset. UU itu mengatur tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. DPR mengesahkan aturan itu dalam rapat paripurna. Rapat itu berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Puan Maharani memimpin rapat paripurna itu. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan secara bulat.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan usai memimpin rapat paripurna. Selanjutnya, pengesahan ini mengakhiri penantian 18 tahun. DPR mengesahkan UU ini lebih cepat dari target 15 Desember 2026.
Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset adalah Habiburokhman. Ia juga Ketua Komisi III DPR RI. Ia mengatakan aturan ini memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban. “RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” katanya.
Pukat UGM: UU Perampasan Aset Macan Ompong
Di balik pengesahan itu, kritik tajam datang dari akademisi. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menilai RUU ini tidak mengatur unexplained wealth. Akibatnya, penyelenggara negara tidak dapat menjelaskan asal-usul hartanya, dan negara tidak bisa merampas harta itu.
“Sayang sekali ternyata itu benar-benar tidak diakomodir,” kata Zaenur, Jumat (20/11/2026). Selain itu, ia menyebut UU Perampasan Aset ini “macan ompong” karena UU ini tidak memiliki regulasi yang paling publik menantikan.
Selain itu, Zaenur menilai DPR dan pemerintah takut terhadap mekanisme perampasan harta yang tidak wajar. Menurutnya, para elite khawatir aturan itu menjadi bumerang bagi mereka sendiri jika memiliki rekening yang tidak sebanding dengan penghasilan sah.
Proses Dinilai Tertutup
Zaenur juga mengkritik proses pembentukan RUU ini. Menurutnya, DPR tidak pernah membuka draf yang DPR bahas ke publik. Akibatnya, para pihak yang DPR minta memberi pendapat tidak melihat drafnya. Masukan dari para pihak pun hanya bersifat umum.
Zaenur mengatakan tidak ada satu pun pihak yang mendapat kesempatan menguji rumusan pasal-pasal yang DPR rancang. Ia menilai proses itu hanya formalitas dan tidak memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna. Selain itu, proses itu melanggar asas keterbukaan. Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi menjamin asas itu.
Mekanisme Tanpa Vonis Hanya untuk Kondisi Spesifik
Menurut Zaenur, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dalam RUU ini hanya berlaku dalam kondisi yang sangat spesifik. Aparat hanya bisa merampas aset tanpa vonis apabila pelakunya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau keberadaannya tidak jelas.
Zaenur mengatakan aparat hanya boleh menelusuri aset setelah aparat menemukan perkara pidananya. Ia menilai aturan itu sangat sempit karena kondisi tersebut sangat membatasi perampasan aset.
KPK Tidak Disebut dalam UU Perampasan Aset
Sorotan lain dari Zaenur adalah UU Perampasan Aset tidak menyebut KPK sama sekali. Hanya jaksa pengacara negara merampas aset. “Bagaimana kalau perkaranya awal mulanya disidik oleh KPK misalnya? Berarti dia harus menyerahkan dong ke kejaksaan,” kata Zaenur.
Menurutnya, hal itu menunjukkan RUU ini tidak serius karena RUU ini tidak menganggap KPK berwenang. Zaenur menyebut UU ini “RUU lipstik” dan “pepesan kosong” karena Zaenur menilai UU ini hanya bertujuan menenangkan publik. UU ini seakan-akan memenuhi tuntutan publik, padahal isinya tidak memenuhi harapan.
Isi UU Perampasan Aset
Di sisi lain, UU Perampasan Aset membuka jalur perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture secara in rem. Negara dapat memohonkan perampasan aset hasil atau sarana tindak pidana tanpa menunggu pembuktian kesalahan pelaku lewat sidang pidana. Meski begitu, pengadilan tetap harus memeriksa perkara dan memutuskan perampasan itu.
Ruang lingkup tindak pidana pada Pasal 4 mencakup korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme serta pendanaannya, dan penyelundupan manusia. Selain itu, ruang lingkup mencakup penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Penipuan dan penggelapan itu menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Pembahasan RUU ini menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rancangan berkembang dari 67 pasal menjadi 74 pasal. UU ini mulai berlaku 12 bulan setelah pengundangan serta setelah pemerintah membentuk badan pengelola dan badan pengawas.
Habiburokhman menegaskan aturan ini mengatur pengaman. Pengaman itu antara lain pengawasan independen, beban pembuktian berimbang, dan transparansi digital. Pengadilan menguji beban pembuktian itu di hadapan publik di persidangan. Sistem informasi pengelolaan aset mendukung transparansi digital itu. “Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” katanya.
Sumber Berita : JDIH DPR RI, E-Media DPR RI, UGM, Investor.id, InvestorTrust, Channel9, Harian Media, Periskop, Tribune Indonesia, Harian Pelita

















