JAKARTA – Perceraian di Indonesia masih didominasi gugatan yang diajukan pihak istri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 394.608 perkara perceraian sepanjang 2024, sebanyak 308.956 perkara merupakan cerai gugat, atau sekitar 78 persen. Sisanya merupakan cerai talak yang diajukan suami.
Angka perceraian nasional kembali naik pada 2025. Mengutip data BPS yang diolah GoodStats, jumlah perceraian sepanjang 2025 mencapai 438.168 kasus, bertambah sekitar 43 ribu kasus dibanding tahun sebelumnya.
Pertengkaran dan Ekonomi Jadi Pemicu Utama
Data BPS 2024 yang dirangkum CNBC Indonesia mencatat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai penyebab terbanyak, yakni 251.125 perkara. Faktor ekonomi menyusul di posisi kedua dengan 100.198 perkara, diikuti salah satu pihak meninggalkan pasangan sebanyak 31.265 perkara dan kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 7.243 perkara.
Pola serupa juga terlihat di wilayah Jabodetabek. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat, Muhammad Razali, pada April 2025 menyebut pihaknya menerima sekitar 800 hingga 900 perkara perceraian hanya dalam tiga bulan pertama tahun itu. Menurutnya, sebagian besar perkara berkaitan dengan kesulitan ekonomi dan hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga, sebagaimana diberitakan VOI.
Yang Perlu Diketahui Sebelum Mengajukan Gugatan
Bagi warga Jabodetabek yang beragama Islam, gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri. Pasangan non-Muslim mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
Ada beberapa hal yang kerap belum dipahami calon penggugat:
- Alasan harus sesuai undang-undang. Perceraian hanya dapat dikabulkan bila didasarkan pada alasan yang diatur Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan, bagi Muslim, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta dapat dibuktikan di persidangan.
- Butuh saksi. Umumnya penggugat perlu menghadirkan minimal dua orang saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga.
- Wajib mediasi bila kedua pihak hadir. Mahkamah Agung mewajibkan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara diperiksa lebih lanjut.
- Pendaftaran bisa daring. Gugatan dapat didaftarkan melalui e-Court Mahkamah Agung, meski sejumlah tahapan sidang tetap memerlukan kehadiran.
- Hak istri dan anak bisa dituntut sekaligus. Nafkah iddah, mut’ah, nafkah anak, hingga hak asuh dapat dimintakan dalam gugatan yang sama.
Penjelasan lebih rinci mengenai delapan alasan perceraian yang diakui hukum dan cara membuktikannya dapat dibaca dalam panduan alasan perceraian yang sah.
Ada Jalur Bagi yang Tidak Mampu
Masyarakat yang terkendala biaya tetap memiliki akses ke pengadilan. Pengadilan Agama menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk membantu penyusunan gugatan, dan warga tidak mampu dapat mengajukan pembebasan biaya perkara atau prodeo dengan melampirkan bukti ketidakmampuan, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan.
Selain itu, lembaga bantuan hukum di sejumlah daerah juga memberikan pendampingan bagi warga yang memenuhi persyaratan.

















