Istri Dominasi Gugatan Cerai, Ini yang Perlu Diketahui Warga Jabodetabek Sebelum ke Pengadilan Agama

- Penulis Berita

Kamis, 19 November 2026 - 12:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Perceraian di Indonesia masih didominasi gugatan yang diajukan pihak istri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 394.608 perkara perceraian sepanjang 2024, sebanyak 308.956 perkara merupakan cerai gugat, atau sekitar 78 persen. Sisanya merupakan cerai talak yang diajukan suami.

 

Angka perceraian nasional kembali naik pada 2025. Mengutip data BPS yang diolah GoodStats, jumlah perceraian sepanjang 2025 mencapai 438.168 kasus, bertambah sekitar 43 ribu kasus dibanding tahun sebelumnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Pertengkaran dan Ekonomi Jadi Pemicu Utama

 

Data BPS 2024 yang dirangkum CNBC Indonesia mencatat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai penyebab terbanyak, yakni 251.125 perkara. Faktor ekonomi menyusul di posisi kedua dengan 100.198 perkara, diikuti salah satu pihak meninggalkan pasangan sebanyak 31.265 perkara dan kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 7.243 perkara.

 

Pola serupa juga terlihat di wilayah Jabodetabek. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat, Muhammad Razali, pada April 2025 menyebut pihaknya menerima sekitar 800 hingga 900 perkara perceraian hanya dalam tiga bulan pertama tahun itu. Menurutnya, sebagian besar perkara berkaitan dengan kesulitan ekonomi dan hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga, sebagaimana diberitakan VOI.

Baca Juga :  385 WNI yang Dievakuasi Tahap Pertama dari Sudan Tiba di Bandara Soetta

 

Yang Perlu Diketahui Sebelum Mengajukan Gugatan

 

Bagi warga Jabodetabek yang beragama Islam, gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri. Pasangan non-Muslim mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

 

Ada beberapa hal yang kerap belum dipahami calon penggugat:

 

  • Alasan harus sesuai undang-undang. Perceraian hanya dapat dikabulkan bila didasarkan pada alasan yang diatur Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan, bagi Muslim, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta dapat dibuktikan di persidangan.
  • Butuh saksi. Umumnya penggugat perlu menghadirkan minimal dua orang saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga.
  • Wajib mediasi bila kedua pihak hadir. Mahkamah Agung mewajibkan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara diperiksa lebih lanjut.
  • Pendaftaran bisa daring. Gugatan dapat didaftarkan melalui e-Court Mahkamah Agung, meski sejumlah tahapan sidang tetap memerlukan kehadiran.
  • Hak istri dan anak bisa dituntut sekaligus. Nafkah iddah, mut’ah, nafkah anak, hingga hak asuh dapat dimintakan dalam gugatan yang sama.
Baca Juga :  Lengkap! Aturan PPKM Jabodetabek, Dari WFO hingga Nge-Mal

 

Penjelasan lebih rinci mengenai delapan alasan perceraian yang diakui hukum dan cara membuktikannya dapat dibaca dalam panduan alasan perceraian yang sah.

 

Ada Jalur Bagi yang Tidak Mampu

 

Masyarakat yang terkendala biaya tetap memiliki akses ke pengadilan. Pengadilan Agama menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk membantu penyusunan gugatan, dan warga tidak mampu dapat mengajukan pembebasan biaya perkara atau prodeo dengan melampirkan bukti ketidakmampuan, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan.

 

Selain itu, lembaga bantuan hukum di sejumlah daerah juga memberikan pendampingan bagi warga yang memenuhi persyaratan.

Berita Terkait

Surabaya Blokir Adminduk Mantan Suami Penunggak Nafkah, Begini Cara Menagihnya di Jabodetabek
Daftar Cerai Kini Bisa Online, Ini Tahapan e-Court yang Perlu Diketahui Warga Jabodetabek
MPR Senayan Tetapkan Pemilihan Wapres 9 Desember, Surat Prabowo Diterima 11.10 WIB
Gempa M7,1 di Laut Banda Dirasakan 10 Wilayah, BMKG Perbarui Jadi M6,8
Bursa Cawapres Mengerucut ke Dasco dan Muzani, Tenggat 18 November
Sidang Roy Suryo Besok di PN Jakarta Timur: Jadwal, Tiga Saksi, dan Agenda Pemeriksaan
Gibran Temui Prabowo di Istana 2,5 Jam, Sampaikan Niat Mundur dari Wapres
Demo Hari Pahlawan di Jakarta: 9 Jalur Alternatif Hindari Macet di DPR, Monas, dan Tugu Tani

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:16 WIB

Surabaya Blokir Adminduk Mantan Suami Penunggak Nafkah, Begini Cara Menagihnya di Jabodetabek

Kamis, 19 November 2026 - 12:13 WIB

Daftar Cerai Kini Bisa Online, Ini Tahapan e-Court yang Perlu Diketahui Warga Jabodetabek

Kamis, 19 November 2026 - 12:06 WIB

Istri Dominasi Gugatan Cerai, Ini yang Perlu Diketahui Warga Jabodetabek Sebelum ke Pengadilan Agama

Selasa, 17 November 2026 - 18:22 WIB

MPR Senayan Tetapkan Pemilihan Wapres 9 Desember, Surat Prabowo Diterima 11.10 WIB

Selasa, 17 November 2026 - 18:22 WIB

Gempa M7,1 di Laut Banda Dirasakan 10 Wilayah, BMKG Perbarui Jadi M6,8

Senin, 16 November 2026 - 11:04 WIB

Dari Senayan ke Istana Bogor, MPR Tetapkan Paripurna Wapres 2 Desember

Jumat, 13 November 2026 - 16:58 WIB

Polri: Ijazah Jokowi Sudah Diuji Puslabfor, Uji Ulang Tidak Diperlukan

Jumat, 13 November 2026 - 16:57 WIB

Rapat Gabungan MPR di Senayan Tetapkan Paripurna Wapres 2 Desember

Berita Terbaru