JAKARTA – Langkah Pemerintah Kota Surabaya menahan sementara layanan administrasi kependudukan bagi mantan suami yang belum membayar nafkah pascaperceraian menjadi sorotan. Kebijakan ini memunculkan pertanyaan bagi banyak ibu tunggal di wilayah lain, termasuk Jabodetabek: apa yang bisa dilakukan bila mantan suami tidak membayar nafkah anak setelah cerai?
Mengutip ANTARA, hingga awal April 2026 Pemkot Surabaya mencatat 8.180 mantan suami belum memenuhi kewajiban nafkah sesuai putusan pengadilan. Rinciannya, hampir 5.000 kasus tunggakan nafkah anak dan 7.189 kasus tunggakan nafkah iddah serta mut’ah. Data tersebut diperoleh lewat pertukaran data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pengadilan Agama.
Selama kewajiban belum dipenuhi, layanan seperti perubahan data KTP dan dokumen kependudukan lain bagi mantan suami tersebut ditahan sementara.
Perceraian Tidak Menghapus Kewajiban Nafkah Anak
Secara hukum, kewajiban ayah terhadap anak tidak berakhir karena perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Bagi pasangan Muslim, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak berumur 21 tahun.
Selain nafkah anak, mantan istri juga dapat berhak atas nafkah selama masa iddah dan mut’ah, termasuk dalam perkara cerai gugat sepanjang tidak terbukti nusyuz.
Cara Menagih Nafkah yang Tidak Dibayar
Bagi warga Jabodetabek yang mengalami hal serupa, jalur yang tersedia saat ini adalah melalui pengadilan yang memutus perkara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Pastikan nafkah tercantum dalam putusan. Pengadilan hanya bisa memaksa pembayaran yang sudah ditetapkan dalam amar putusan. Karena itu, nafkah sebaiknya dituntut secara rinci sejak gugatan cerai diajukan.
- Ajukan permohonan eksekusi. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan. Untuk nafkah anak yang dibayar bulanan, permohonan dapat diajukan setiap kali terjadi tunggakan.
- Simpan bukti pembayaran dan tunggakan. Catatan transfer dan percakapan mengenai nafkah akan memudahkan pembuktian.
- Belum ada putusan nafkah anak? Gugatan nafkah anak tetap dapat diajukan secara terpisah setelah perceraian.
Dalam praktik, pengadilan juga dapat memerintahkan agar nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah lampau dibayarkan lebih dulu sebelum mantan suami menerima akta cerai, sehingga kewajiban tidak diabaikan.
Rincian jenis nafkah yang dapat dituntut, cara hakim menentukan besarannya, hingga langkah bila mantan suami tidak membayar dapat dibaca dalam penjelasan lengkap hak nafkah setelah cerai.
Bantuan bagi yang Terkendala Biaya
Ibu tunggal yang terkendala biaya dapat memanfaatkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama untuk konsultasi dan penyusunan permohonan, serta mengajukan pembebasan biaya perkara (prodeo) dengan melampirkan bukti ketidakmampuan. Lembaga bantuan hukum di daerah masing-masing juga dapat menjadi pilihan pendampingan.

















