Pimpinan MPR menerima surat resmi Presiden Prabowo Subianto pada Senin (16/11/2026) pukul 11.10 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Surat itu meminta MPR menggeser pemilihan wapres 9 Desember, sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, dari 2 Desember menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membahas surat Presiden itu dalam rapat gabungan pada hari yang sama. Rapat gabungan itu melibatkan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan. Forum internal MPR itu menyepakati perubahan kalender sidang.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan keputusan itu setelah rapat gabungan berakhir. Menurut Muzani, Presiden memerlukan waktu bicara dengan partai koalisi dan berbagai tokoh nasional sebelum menentukan dua calon wakil presiden. Agenda kenegaraan Presiden yang padat juga menjadi alasan penundaan.
“Presiden memerlukan bicara dengan koalisi dan berbagai tokoh, karena itu presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wapres diusulkan tanggal 9 Desember,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Rapat Gabungan MPR di Senayan Sepakati Jadwal Baru
Rapat gabungan MPR pada Senin (16/11/2026) menetapkan Rabu, 9 Desember 2026, sebagai hari sidang paripurna. Sidang itu akan memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden baru pengganti Gibran dalam satu rangkaian.
Pergeseran jadwal itu memberi Presiden waktu tambahan selama sepekan untuk mematangkan penjaringan kandidat. Presiden memakai waktu itu untuk berkomunikasi dengan partai pengusung, partai koalisi, dan sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama calon.
Hingga rapat gabungan MPR pada Senin (16/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai dua kandidat yang Presiden pilih. Nama-nama itu masih menunggu keputusan Presiden.
Dua Nama Calon untuk Pemilihan Wapres 9 Desember Ditunggu 25 November
Perubahan jadwal sidang paripurna juga mengubah tenggat penyerahan dua nama calon. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR mengatur hal itu. Pasal 136 ayat (1) aturan tersebut mewajibkan Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat dua pekan sebelum hari pemilihan.
Berdasarkan hitungan 14 hari kalender sebelum 9 Desember, MPR harus menerima surat usulan dua kandidat dari Presiden paling lambat Rabu, 25 November 2026. Tenggat lama, 18 November 2026, tidak lagi berlaku.
Muzani menegaskan jumlah nama yang Presiden ajukan harus dua. “Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” tegas Muzani.
Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc Siap Bekerja
MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa persyaratan dua calon sebelum sidang paripurna. Habiburokhman memimpin tim verifikasi itu, Lestari Moerdijat menjadi koordinator, dan sekretaris tim berasal dari PDI Perjuangan.
Tim verifikasi akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen calon, termasuk 22 persyaratan yang berlaku. Proses verifikasi berlangsung pada 25 November hingga 8 Desember 2026, sehari sebelum sidang paripurna.
“Verifikasi akan dilaksanakan tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2026,” kata Habiburokhman.
MPR juga menunjuk Bambang Wuryanto, yang publik kenal sebagai Bambang Pacul, untuk memimpin Tim Ad Hoc. Tim Ad Hoc menyiapkan jalannya sidang paripurna pada 9 Desember.
Meski bergeser sepekan, pelaksanaan paripurna pada 9 Desember tetap lebih cepat 33 hari dari tenggat konstitusional 60 hari yang jatuh pada 11 Januari 2027. Pengisian kekosongan jabatan wakil presiden mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
MPR masih menyiapkan teknis pemilihan. Lembaga itu belum memutuskan apakah pemungutan suara memakai voting atau musyawarah mufakat. Keputusan teknis itu menyusul setelah dua nama calon masuk dan lolos verifikasi.
Jabatan wakil presiden saat ini kosong setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo pada Selasa (11/11/2026). Keesokan harinya, Kamis (12/11/2026), Gibran menemui pimpinan MPR di Gedung Nusantara III, Senayan, dan Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi MPR menerima surat itu.
Warga Jabodetabek dan publik nasional kini menunggu dua nama dari Presiden. Nama-nama itu harus sampai ke pimpinan MPR paling lambat Rabu, 25 November 2026, agar seluruh tahapan berikutnya dapat berjalan sesuai jadwal baru yang MPR tetapkan di Senayan.
Sumber Berita : Baratanews, Informasi, Journalarta, Headline.co.id

















