Gibran temui Prabowo di Istana pada Selasa, 10 November 2026. Pertemuan tertutup itu berlangsung sekitar 2,5 jam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya.
Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan kabar itu dalam keterangan pers di Istana, Selasa sore. “Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.
Prasetyo juga meluruskan kabar soal sikap Prabowo. Menurut dia, Prabowo tidak menolak niat Gibran dalam pertemuan itu. “Tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujar Prasetyo. Sebaliknya, Prabowo memberi saran agar Gibran menempuh jalur hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gibran Temui Prabowo: Apa yang Terjadi di Istana
Gibran menyampaikan saran Prabowo itu di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa. “Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” kata Gibran. Prabowo juga meminta Gibran berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK ke MA.
Latar pertemuan itu adalah putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026. MA mengetok putusan itu pada 30 Oktober 2026 dan merilis salinannya pada 10 November 2026. Putusan itu membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Perkara itu bermula dari gugatan H.M. Subhan Palal terhadap Kemendikdasmen.
DPR dan MPR Jadi Penentu Nasib Jabatan Wapres
Gedung DPR di Senayan juga menjadi sorotan pada hari yang sama. DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Selasa. Pembahasan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik dokumen Gibran mencuat dalam rapat itu.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, Gibran masih menjabat wakil presiden. “Mas Gibran masih wapres,” kata Puan seusai rapat paripurna. Karena itu, pengunduran diri wapres harus melalui mekanisme resmi. Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid menegaskan, mundur atau dimundurkan sama-sama tetap harus melalui sidang istimewa. Proses itu bergantung pada surat resmi pengunduran diri kepada pimpinan MPR sesuai Pasal 8 UUD 1945.
Menko Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MA itu final dan berlaku surut. Menurut dia, putusan kasasi MA sudah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, publik Jakarta kini menanti langkah hukum Gibran di PTUN Jakarta dan PK ke MA. Sampai Selasa malam, belum ada pengumuman resmi soal pengunduran diri Gibran.
Sumber Berita : CNN Indonesia, Delikantara.com, Projo.or.id, Kayonews.co.id, Infosos.id
