Beritajabodetabek, Jakarta – Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK pada Jumat, 14 April 2023 terkait dugaan tindak pidana suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet di wilayah Kota Bandung. Yana Mulyana adalah mantan Wakil Wali Kota Bandung yang dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung setelah Wali Kota sebelumnya, Oded M Danial, meninggal dunia pada Desember 2021.
Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 16 Januari 2023, Yana Mulyana memiliki harta kekayaan sebesar Rp 8,5 miliar. Harta kekayaan tersebut termasuk sebidang tanah dan bangunan senilai Rp 5 miliar, sebuah motor Harley Davidson Fatboy senilai Rp 350 juta, mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp 490 juta, serta harta bergerak lainnya dan kas senilai Rp 2.671.790.145.
Saat ini Yana Mulyana tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Ali Fikri, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, mengatakan, “Berikutnya segera menentukan sikap 1×24 jam setelah penangkapan tersebut.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Reaksi publik terhadap kasus ini bervariasi. Salah satu warga Bandung, Iwan Sutisna, mengatakan, “Ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan bagi masyarakat Bandung. Kita sangat berharap agar KPK dapat menindaklanjuti kasus ini dengan adil dan tegas agar tidak ada lagi pejabat publik yang terjerat kasus korupsi.”
Kasus korupsi yang menjerat Yana Mulyana juga menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Ketua Umum Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, menyatakan, “Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada pejabat publik yang terjerat korupsi dan masih banyak ruang untuk korupsi di Indonesia. Kita harus bersama-sama memerangi korupsi dengan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap tindakan pejabat publik.”
Kasus korupsi ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Semua pejabat publik harus bertanggung jawab terhadap harta kekayaan yang dimilikinya dan tidak boleh menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol. Rusdi Hartono, “Tidak ada yang kebal hukum. Kita harus tetap waspada dan bekerja sama untuk mencegah tindakan korupsi di Indonesia.”
Dapatkan berita terbaru dan terupdate di google news hanya disini
